Prof. Teguh Yuwono Paparkan AI Human-Centered Based Innovative Governance dalam Seminar Nasional ADIPSI di IPDN Cilandak

Jakarta, 20 Oktober 2026 – Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., memaparkan konsep AI Human-Centered Based Innovative Governance (AI-HCIG) dalam Seminar Nasional ADIPSI yang berlangsung di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional pada 18–20 Oktober 2026.
Dalam paparannya, Prof. Teguh menekankan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka peluang besar bagi inovasi tata kelola pemerintahan. Namun, pemanfaatan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan pemerintahan yang baik apabila tidak disertai penguatan kapasitas kelembagaan, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokrasi.
Melalui konsep AI Human-Centered Based Innovative Governance, Prof. Teguh menawarkan pendekatan tata kelola pemerintahan inovatif yang menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan, sementara AI berfungsi sebagai instrumen pendukung analisis, prediksi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Konsep ini bertumpu pada tujuh pilar kelembagaan, yakni otoritas manusia, etika dan hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, kapasitas profesional, serta evaluasi berkelanjutan. Pendekatan tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan manusia terhadap penggunaan AI untuk mengantisipasi risiko bias algoritma, pelanggaran privasi, dan lemahnya pertanggungjawaban keputusan pemerintahan.
Dalam konteks Indonesia, penerapan AI-HCIG dinilai memiliki prospek untuk mendukung berbagai sektor pelayanan publik, seperti penanggulangan bencana, bantuan sosial, kesehatan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan lingkungan. Melalui seminar nasional ini, ADIPSI mendorong pengembangan diskursus akademik mengenai transformasi digital pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga memperkuat profesionalisme aparatur, legitimasi demokratis, dan penciptaan nilai publik (public value).
Pesan utama yang mengemuka adalah bahwa teknologi menghadirkan kemampuan, profesionalisme memberikan pertimbangan, akuntabilitas membangun tanggung jawab, dan demokrasi memberikan legitimasi. Keempatnya menjadi fondasi tata kelola pemerintahan inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.